Memorandum of Understanding
Memorandum of Understanding ("MOU") tanggal 26 Oktober
2015, ("Tanggal Efektif") yang dibuat oleh dan antara:
1.
PT Bank BNI Syariah, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan memiliki tempat utama dari bisnis di Tempo Building 1
Pavillion, 3-6th Floor, Jl HR Rasuna Said Kav 10 - 11, Jakarta 12950, Indonesia
(selanjutnya disebut sebagai "BNI Syariah");
2. PT MasterCard Indonesia, sebuah perusahaan
yang didirikan di Indonesia dan
memiliki tempat utama dari
bisnis di Sentral Senayan I, 17 Floor Unit 117E, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta
10270, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "MasterCard
Indonesia").
Resital
(A)
BNI Syariah dan MasterCard Indonesia ingin memperkuat kolaborasi
kami yang ada dan kemitraan pada produk dan layanan yang terkait dengan
pembayaran elektronik dengan pandangan syariah untuk mendukung Pemerintah
Indonesia dan Kementerian Agama dalam mewujudkan tujuan inklusi keuangan, e
-government dan cashless masyarakat.
(B)
BNI Syariah dan MasterCard ingin mendokumentasikan dalam MOU ini
kesepakatan mereka pada lingkup kerjasama dan kemitraan.
1. Ruang Lingkup
Co-Operation
1.1 Secara khusus, BNI Syariah dan MasterCard Indonesia dan ingin
memperluas dan memperdalam kemitraan kami dalam bentuk Haji dan Umroh Card -
kartu debit syariah yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan merek MasterCard (
"Haji dan Program Kartu Umroh").
1.2 Ruang lingkup kerjasama kuat antara BNI Syariah dan MasterCard
Indonesia yang meliputi:
A. BNI Syariah, sebagai bank
pertama di Indonesia yang mengeluarkan Haji & Umroh Card dan salah satu
bank yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan haji tunjangan hidup, akan
berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi proses pencairan
saat ini dan selanjutnya, untuk melihat kemungkinan memanfaatkan sarana
elektronik dari pencairan haji hidup tunjangan subsidi untuk jamaah haji;
B. MasterCard, sebagai operator
jaringan dan mitra BNI Syariah, akan menyediakan platform dan saluran untuk
penarikan tunai dan penerimaan point-of-sale di Arab Saudi dan di luar;
C. Mendukung program keaksaraan
keuangan di antara para peziarah sebelum embarkasi ke Arab Saudi, termasuk
pendidikan tentang manfaat pembayaran elektronik dan bagaimana menggunakan
kartu. pendidikan keuangan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada,
pengarahan pra-embarkasi selama masa karantina dan materi pendidikan dalam
bentuk pamflet dan klip video;
D. Mendorong dan memfasilitasi
peziarah yang pemegang kartu untuk menggunakan Program Kartu Haji dan Umroh dengan
menyetorkan tabungan mereka, termasuk yang tinggal subsidi tunjangan ke
rekening dana mereka, mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai ke Arab
Saudi;
E. Menjaga Kementerian Agama
diperbaharui pada kemajuan kerjasama dan mendapatkan bimbingan dari Kementerian
yang sesuai.
1.3 Tidak
ada dalam MOU ini akan membuat salah satu pihak agen dari pihak lain untuk
tujuan apapun. pihak tidak memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengikat yang
lain untuk kontrak atau membuat kewajiban terhadap yang lain dengan cara
apapun.
2. Term
2.1 Simpan
sebagai sebaliknya digantikan oleh perjanjian definitif, MOU ini akan dimulai dari tanggal efektif dan akan terus berlaku
kecuali dinyatakan dibatalkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan MOU ini
("Term").
2.2 Untuk menghindari
keraguan, setiap pihak harus menanggung biaya sendiri dan biaya yang mungkin
timbul dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis, dan untuk melakukan
kewajiban masing-masing dan tanggung jawab di bawah MOU ini.
3. Tanpa Pemberitahuan Informasi Rahasia
3.1 Selama
jangka waktu MOU ini, masing-masing pihak dapat mengungkapkan ke Informasi
Rahasia lainnya (seperti yang ditentukan dalam pasal ini). "Informasi
Rahasia" berarti semua informasi ditandai sebagai "Rahasia" atau
menggunakan legenda yang sama dan setiap informasi yang Menerima Partai
seharusnya cukup untuk mengetahui rahasia seperti yang diungkapkan oleh salah
satu pihak ( "Pihak Pemberitahu") kepada pihak lain ( "Pihak
Penerima ") atau karyawan atau agen dari Pihak Penerima, kecuali informasi
seperti yang sebelumnya dikenal dengan Pihak Penerima atau dikembangkan sendiri
oleh Pihak Penerima atau berada dalam domain publik tanpa melanggar pasal ini
atau diungkapkan secara terbuka oleh mengungkapkan Pihak baik sebelum atau
setelah Pihak Penerima menerima informasi tersebut dari Pihak Pemberitahu atau
diwajibkan oleh hukum atau badan pemerintah untuk diungkapkan.
3.2 Pihak
Penerima tidak akan menggunakan Informasi Rahasia kecuali sebagai kelanjutan
dari hubungan yang ditetapkan dalam MOU ini, atau mempublikasikan,
mengungkapkan atau menyebarkan hal itu, kecuali yang diberikan kewenangan oleh
Pihak Pemberitahu secara tertulis. Pihak penerima akan lanjut bertanggung jawab
atas kepatuhan disebutkan sebelumnya oleh karyawan atau agen. Untuk menghindari
keraguan pelanggaran passal ini dengan personil dari Pihak Penerima dianggap
melanggar oleh Pihak Penerima.
3.3 Setelah
pengakhiran atau berakhirnya MOU ini dan jika diminta oleh Pihak Pemberitahu
secara tertulis, dan tanpa mengurangi keumuman dari ketentuan dari MOU ini,
Pihak Penerima wajib menyerahkan kepada Pihak Pemberitahu semua kertas atau
dokumen yang berisi Informasi Rahasia.
3.4 Pasal
ini akan bertahan untuk jangka waktu 3 tahun dari penghentian atau berakhirnya
MOU ini.
4. Pemberhentian
(Pemecatan)
4.1 MOU ini
dapat diakhiri, dengan atau tanpa sebab, oleh pihak manapun dengan menyediakan
tiga puluh sebelum (30) hari pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
Pemutusan harus tanpa mengurangi hak dan atau kewajiban termasuk untuk
pelanggaran MOU ini yang masih harus dibayar.
5. Umum
5.1 MOU ini
atau setiap hak, tugas atau kewajiban yang dilakukan tidak dapat dialihkan atau
dipindahtangankan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari pihak lain. Setiap usaha untuk menetapkan hak-hak, tugas atau
kewajiban MOU ini tanpa persetujuan tersebut batal.
5.2 MOU ini
dapat dimodifikasi hanya dengan amandemen ditulis ditandatangani oleh pihak
yang berwenang untuk menandatangani perjanjian atas nama BNI Syariah dan
MasterCard Indonesia.
5.3 Jika
ketentuan atau ketentuan MOU ini akan dianggap tidak sah, ilegal atau tidak
dapat diterapkan, tidak ada pihak diperlukan untuk melakukan ketentuan tersebut
sejauh yang mengatakan penyediaan adalah tidak sah, ilegal atau tidak dapat
diterapkan, namun, ketentuan tersebut harus diberlakukan kepada Selama
diizinkan oleh hukum yang berlaku dan validitas, legalitas dan keberlakuan
ketentuan lainnya tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu
karenanya.
5.4 MOU ini
diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura. Para pihak
tidak dapat ditarik kembali setuju untuk tunduk kepada yurisdiksi pengadilan
Singapura. Para pihak tidak dapat ditarik kembali setuju untuk menyerahkan
kepada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Singapura. Kontrak (Hak Pihak
Ketiga) Undang-Undang Bab 53B Singapura tidak berlaku untuk Perjanjian ini.
5.5 Pihak Penandatangan harus sesuai, dan
harus memastikan bahwa setiap subkontraktor dan personil mereka mematuhi,
dengan semua anti-suap dan korupsi hukum yang berlaku untuk semua transaksi
bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan MOU ini. Pelanggaran pasal
ini akan merupakan pelanggaran material dari MOU ini.
5.6 Setiap
pernyataan kepada pers atau publik harus dalam bentuk yang harus disepakati
bersama antara pihak-pihak. Pasal ini 5.6 akan bertahan pemutusan atau
berakhirnya MOU ini.
5.7 MOU ini
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi sama-sama
otentik. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau penafsiran yang berbeda antara
versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris akan
menang dan versi bahasa Indonesia yang relevan akan diubah untuk menyesuaikan
dengan versi bahasa Inggris dan membuat bagian yang relevan dari Indonesia
versi bahasa yang konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa
Inggris.
6. Tanpa Pengaruh
Pengikatan Dan Kondisi Preseden
6.1 MOU ini
adalah semata-mata ekspresi dari maksud antara BNI Syariah dan MasterCard
Indonesia yang berkaitan dengan tujuan umum untuk dikejar dan ringkasan dari
diskusi awal untuk dimiliki hingga jatuh. MOU ini tidak akan menjadi perjanjian
mengikat atau definitif dan tidak menciptakan kewajiban hukum atau mengikat
salah satu pihak, kecuali bahwa Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 akan mengikat para
pihak.
BNI Syariah
|
PT MasterCard Indonesia
|
|
Signature
|
Signature
|
|
Name:
Title:
|
Name:
[insert
name of authorized signatory]
Title:
[insert
designation of authorized signatory]
|
